PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Detail Dokumen

TUGAS POKOK DAN FUNGSI


Nomor Dokumen

300063745

Tanggal Publish

02 March 2020

Jenis Informasi

Profil Badan Publik

Kategori Dokumen

Berkala

Tipe Dokumen

Text (.docx)

Penerbit

Dinas Komunikasi dan Informatika


Kandungan Informasi

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan bentuk struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika telah diatur dengan peraturan yang ada yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat memiliki tugas teknis sebagai berikut : 1. Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika 2. Pelaksanaan pengelolaan informasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat 3. Pelaksanaan layanan infrastruktur e-Government 4. Pelaksanaan kerjasama di bidang Komunikasi dan Informatika 5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Komunikasi dan Informatika Secara spesifik tugas Dinas Komunikasi Dan Informatika dapat dilihat berdasarkan urusan yang terbagi menjadi bidang tugas, sebagai berikut : 1. Bidang Pengelolaan Informasi dan Opini Publik Bidang Pengelolaan Informasi dan Opini Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi kebijakan nasional, provinsi dan Daerah, penyediaan konten lintas sektoral, pengelolaan media komunikasi publik dan penyelenggaraan perizinan penyiaran. 2. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi publik. 3. Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang teknologi informasi, komunikasi, persandian dan perstatistikan. 4. Bidang Layanan E-Government Bidang Layanan E-Government mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pengembangan aplikasi, pengembangan e-government serta tata kelola e-government. Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi dan opini publik, pengelolaan komunikasi publik, teknologi informasi, komunikasi dan persandian, serta layanan egovernment; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum di bidang pengelolaan informasi dan opini publik, pengelolaan komunikasi publik, teknologi informasi, komunikasi dan persandian, serta layanan e-government; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan informasi dan opini publik, pengelolaan komunikasi publik, teknologi informasi, komunikasi dan persandian, serta layanan e-government; d. pengelolaan administrasi dinas di bidang pengelolaan informasi dan opini publik, pengelolaan komunikasi publik, teknologi informasi, komunikasi dan persandian, serta layanan e-government; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.